Terusna Aku Bae

Suara hati : Lubis Pukar

Video Pengingat dari : Deny Okta Setiaddin

Tadinya saya mau komentar di postingnya Akun Yahya Yazid, tapi tiba-tiba error, dan postingnya hilang. Saya nggak ngerti kenapa hilang?

Video ini adalah pengingat, kepada semua calon tidak hanya Nomer.2.

Hampir semua permasalahan yang diposting akun Yahya Yazid sifatnya belanja, maka masyarakat harus diberi paparan yang logis terkait porsi APBD Kebumen. PAD Kebumen kecil maka APBD-nya pun tidak besar.

Agar tidak dibilang ingkar janji atau PHP (Pemberi Harapan Palsu), meskipun itu terdengar tidak menjanjikan. Anda harus logis sejak dari dalam pikiran dan kampanye.

Harapan saya dengan tagline “Terusna Aku Bae”, pasangan nomer.2 tidak benar-benar menjadi penerus secara kebijakan dari Bupati Buyar, hanya meneruskan Jabatan saja. Buyar membangun banyak proyek infrastruktur yang tidak produktif selama masa menjabat, multiplier efect dari proyek infrastruktur yang dibangun Buyar tidak memberi dampak luar biasa untuk mengangkat ekonomi kebumen. Buyar membangun banyak pasar, tapi jika daya beli masyarakat tidak meningkat siapa yang mau beli?

Pak Fuad sebagai pengusaha pasti sangat paham soal ini, salah satu pengusaha Kebumen yang bisa menjadi contoh bagaimana produk jasanya bisa menembus pasar di luar kebumen dan mendominasi adalah Pak Eri (EFISIENSI), saya belum tau usahanya Pak Fuad apa saja.

Yang saya tau, baik Pak Ayub maupun Pak Fuad, donimasinya di Kebumen saja. Misalnya, keduanya banyak bergelut di sektor konstruksi, kebumen adalah sentra bata dan genteng, bagaimana dua pengusaha Kakap ini membuat inovasi di bata atau genteng yang ramah lingkungan.

Kebumen yang merupakan bagian dari Indonesia, sedang Indonesia dalam masa krisis, bisa bertahan saja syukur. Daya beli masyarakat secara umum mengalami penurunan, banyak PHK dan macem-macem. Menjanjikan subsidi-subsidi dan bantuan yang sifatnya cash money, secara jangka pendek dapat meningkatkan belanja masyarakat, tapi jangka panjang bisa lihat Negara Yunani.

Calon Bupati jangan menjebak masyarakat dalam kondisi ini. Belajar dari BJ Habibie bagaimana mengatasi krisis, menciptakan lapangan kerja. Sektor yang paling rawan krisis di Indonesia adalah Pangan, karena produktifitas kita rendah, Kebumen ditopang dua bendungan besar seharusnya Petaninya makmur. Perhatikan sektor ini, akan banyak menyerap lapangan kerja.

Buatlah Proyek yang paling mendukung terciptanya lapangan kerja yang massif, PDRB Kebumen terbesar dari pertanian, Calon Bupati harus memperhatikan itu.
Antara pendidikan di Kebumen dan Lapangan Kerja di Kebumen tidak sinkron, berapa SMK di Kebumen membuka jurusan otomotif, Komputer, Mesin? adakah pabrik otomotif di kebumen? Adakah Pabrik bermesin-mesin besar? Bukalah Jurusan Pertanian, karena dari situ akan lahir inovasi-inovasi baru.

Gus Yazid juga harus mengajak umat islam di Kebumen untuk tidak menjadi makhluk peminta-minta kepada manusia, karena tangan diatas lebih baik dari pada di bawah. Kalau perlu, orang-orang kebumen adalah orang-orang yang selalu menolak sumbangan, karena sudah kaya dari dalam pikirannya.

KEPEMILIKAN LAHAN PETANI YANG SEMAKIN SEMPIT

KEPEMILIKAN LAHAN PETANI YANG SEMAKIN SEMPIT

Salah satu masalah yang dihadapi petani adalah Kepemilikan lahan untuk bertani yang semakin menyempit dan berbanding terbalik dengan pertambahan jumlah petani/penduduk ditiap desa,

Karenanya pengaturan tentang tataguna lahan menjadi agenda yang perlu secara serius dilakukan, tentu saja ini wilayah diaras kebijakan yang dominan menjadi kewenangan desa, pada sisi ini pemerintah daerah berkuwajiban memberikan dukungan maksimal kepada pemerintah Desa. Dukungan dimaksud dapat berupa dana atau penguatan kapasitas SDM bagi stakeholder desa. setidaknya ada beberapa agenda yang penting untuk dilakukan, diantaranya sbb :

1. Pentingnya perda dan atau perdes tentang Tataguna lahan, sekurang kurangnya memuat beberapa aturan tentang :
a) jual beli lahan perlu ada proteksi jangan sampai warga desa menjadi penumpang didesanya sendiri karena lahan didesanya dimiliki oleh pihak luar desa.

b) Penataan pemukiman dan perlindungan lahan produkti dari upaya alih fungsi lahan ke non produktif.

c)Pengaturan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber sumber agraria dan sumberdaya alam yang ada di desa ( misal : potensi tambang, batu, pasir, dll) harus atas persetujuan warga mayoritas dan dalam pelaksanaan dan pengelolaannya harus menempatkan warga setempat sebagai pelaku utama,bukan malah digusur.

d) Pengaturan pemanfaatan lahan pertanian, sistem sewa atau bagi hasil terhadap tanah milik desa atau milik petani kaya agar diprioritaskan kepada petani yang tidak memiliki lahan atau petani berlahan sempit sebagai penggarapnya.

2. Optimalisasi pemanfaatan lahan produktif yang ada didesa, baik lahan persawahan maupun tanah pekarangan, melalui gerakan diversifikasi dan intensifikasi tanam.

3. Gerakan Penyuburan lahan, melalui pemanfaatan libah ternak dan tani, diolah menjadi pupuk organik dan ditebar merata diseluruh lahan produktif yang ada di desa.

Kepada sidang pembaca dan pemirsa yang budiman semoga berkenan melakukan koreksi atau melengkapi, sumangga kami persilahkan. Terimakasih.

Yahya Yazid Angkat Bicara Soal Membangun dan Kemiskinan

FUAD YAZID ==== 001 ====

Membangun merupakan tugas setiap manusia sebagai wujud Khalifah Allah di bumi. Manusia baik sebagai perorangan maupun dalam wadah lembaga – seperti Pemerintah Daerah misalnya – wajib melakukan Pembangunan. Dengan pembangunan maka kondisi sesuatu diperbaiki dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Bukan pembangunan kalau akibat dari kegiatan tersebut menyebabkan sesuatu tidak menjadi lebih baik.

Dalam kontek pemerintahan, membangun harus berarti memperbaiki kondisi atau memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan pembangunan, tatanan pemerintahan dan masyarakatnya harus lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas ekonomi dan kesejahteraannya. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik ini harus menjadi pemandu dan tujuan utama kegiatan pembangunan.

Problem utama pembangunan saat ini adaalah kemiskinan. Sejalan dengan hal itu, maka orientasi utama pembangunan haruslah pada bagaimana mengatasi kemiskinan masyarakatnya.

Menghadapi tugas besar dan berat ini, pemerintah bisa jadi salah dan ambigu dalam mengambil kebijakan. Kesalahan ini berakibat gagalnya menjalankan misi utama mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Persoalan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, cakupan dua hal tersebut amat sangat komplek. Mengingat keterbatasan ruang penulisan ini, maka tulisan ini yang akan kami sajikan secara bersambung, dimaksudkan hanya dalam tataran konsep dan strategi pokoknya saja, sehingga tidak mencakup tataran opersional secara luas.

Sejalan dengan akan berlangsungnya Pilkada Kebumen ditahun 2015 ini, Tulisan kecil dan ringan ini barangkali, sekali lagi barangkali, dapat dijadikan referensi untuk kita semua dalam perumusan Visi dan Misi Pembangunan lima tahun ke depan, atau bagi siapapun yang mungkin memerlukan.

KEMISKINAN

Terlepas dari beberapa kriteria dan indikator yang digunakan, kemiskinan merupakan kondisi dari seseorang/rumah tangga yang serba kekurangan. Orang miskin menyandang beberapa masalah rendahnya kapasitas ekonomi/sosial seperti pengangguran, rendahnya penghasilan, rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini menimbulkan kapasitas sosial maupun ekonominya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya secara memadai.

Selain karena faktor internal seperti tersebut di atas, kemiskinan juga merupakan resultante dari interaksi kemampuan rumah tangga dengan kondisi lingkungan dimana dia tinggal. Kemiskinan bisa saja terjadi karena seseorang tinggal dalam suatu wilayah yang kurang menguntungkan bagi aspek ekonomi maupun sosialnya. Oleh sebab itulah maka pendekatan spasial dalam pengentasan kemiskinan harus diterapkan.

Prosentase penduduk miskin di Jawa Tengah dan juga Kebumen masih cukup tinggi. Untuk Provinsi Jawa Tengah di tahun 2014 sebesar 13,58 %, dan Kebumen sebesar 19,97 %. Bandingkan dengan angka Nasional yang hanya 10,96 %. Artinya prosentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih lebih tinggi dari rata rata Nasional, dan di Kebumen masih lebih tinggi dari rata rata Jawa Tengah. Sebuah sumber bahkan menyebutkan prosentase penduduk miskin di Kebumen termasuk nomor urut tiga dari bawah.

Kemiskinaan inilah sesungguhnya masalah utama pembangunan daerah yang “ extra ordinary” bagi pemerintah, sehingga pemerintah harus memecahkan masalah ini dengan cara-cara yang juga “extra ordinary” melalui strategi yang tepat.

Yahya Yazid Angkat Bicara Strategi Pembangunan

Yahya Yazid ==== 002 ====
STRATEGI PEMBANGUNAN


Masalah kemisknan merupakan masalah yang besar. Disisi lain anggaran yang tersedia untuk pengentasan kemiskinan terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu strategi yang tepat dalam model pembangunan yang akan dilaksanakan sangat diperlukan. Beberapa strategi pokok berikut bisa jadi bahan pertimbangan untuk dilaksanakan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat utama bagi pemecahan berbagai masalah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjamin berlangsungnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya kapasitas ekonomi sehingga kesejahrteraan penduduk secara agregat akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi inilah kunci utama pengentasan kemiskinan.
Secara teori pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:
~Konsumsi masyarakat
~Investasi
~Belanja Pemerintah
~Net Export-Import

Besarnya konsumsi masyarakat akan meningkatkan besarnya pertumbuhan ekonomi. Semakin besar konsumsi berarti juga meningkatnya demand terhadap produksi barang barang-barang konsumsi. Hal ini berati pula meningkatknya transaksi perdagangan barang dan jasa. Peningkatan transaksi ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi ini, perlu ada upaya menghindari keluarnya dana keluar daerah. Mesyarakat perlu dimotivasi dalam membeli barang/jasa lebih mengutamakan produksi lokal, atau setidaknya melaui pelaku-pelaku pedagang lokal.

Investasi akan mendorong aktifitas ekonomi. Investasi, selain akan meningkatkan kesempatan kerja juga akan menciptakan nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi.
Investasi yang dilakukkan baik oleh pemerintah maupun swasta hendaknya lebih diarahkan kepada investasi padat tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan agar lebih mengoptimalkan penyediaan lapangan kerja.

Belanja pemerintah dalam kegiatan pembangunan menyangkut dua saspek. Yang pertama belanja tidak langsung, berupa pembayaran gaji/honor dan belanja langsung dalam rangka pengadaan barang/jasa sarana/prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Dengan belanja pemerintah, kapasitas ekonomi maupun sosial masyarakat akan meningkat seiring dengan beredarnya uang di masyarakat dan tersedianya barang/jasa maupun prasarana publik.

Belanja pemerintah harus efektif artinya betul-betul dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang-barang publik, dan sekaligus harus efisien yaitu cermat dan tidak boros. Belanja yang penuh perhitungan dan cermat akan lebih meningkatkan daya guna setiap anggaran yang dibelanjakan.

Net export–impor harus surplus dalam neraca perdagaangnan antar daerahnya. Kondisi surplus ini berati terjadi aliran devisa masuk yang sangat berpengaruh untuk mendorong ekonomi tumbuh dan berkembang baik.

Itulah uraian “Yahya Yazid Angkat Bicara Strategi Pembangunan” di sebuah grup facebook Pemilihan bupati kebumen.

Yahya Yazid Angkat Bicara Soal Sekolah Gratis

Yahya Yazid TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN sdr SISWOTO ADJI

Menanggapi tiga pertanyaan dari sdr Siswoto Adji kepada ketiga cabup dan pasangannya. Ijinkan kami menyampaikan pendapat dan pikiran kami sbb :

Otonomomi daerah tidak latas menjadikan Daerah terputus atau terpisah dgn pemerintah pusat, kewenangan yang diberikan kepada daerah tentunya menjadi hak daerah untuk menggunakannya, dan penggunaan kewenangan bukan lantas tanpa mempertimbangkan aspek regulasi yang mengaturnya,

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk pemberian & pembagian kewenangan pusat dan daerah, sudah jelas aturan hukumnya, semuanya harus berjalan dan tidak boleh bertentangan apalagi melepas diri dari sisem ketatanegaraan NKRI, Karenanya kebijakan pemerintah pusat yang itu diberlakukan dan diperuntukan secara menyeluruh di seluruh wilayah NKRI, maka pemerintah daerah berkuwajiban melaksanakannya, termasuk tentang BPJS, sepanjang sdh ada aturan pelaksanaan yang harus dipedomani daerah, (Tanggapan untuk dua pertanyaan)

Pertanyaan ketiga, apakah calon bupati akan mengangkat isue / membuat janji tentang SEKOLAH GRATIS ?
Tanggapan kami, “Masyarakat kita sudah cerdas dan dewasa dalam mensikapi kebijakan pemerintahnya, dan rambu rambunya jugs sudah sangat jelas, adalah kuwajiban pemerintah untuk memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya (SEKOLAH GRATI), tentunya sesuai aturan,ada standar pelayanan minimal. Namun juga menjadi hak masyarakat pula ketika menghendaki pelayanan diatas standar Pelayanan minimal.

Demikian pendapat singkat kami menanggapi pertanyaan dan komentar saudara Siswoto Adji, MOHON MAAF BILA tanggapan kami dinilai kurang sesuai dengan keinginan penanya.. Terimakasih.

Itulah isi tanggapan mengenai Yahya Yazid Angkat Bicara Soal Sekolah Gratis, BPJS dan Otonomi daerah.